PEMALANG – Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Pemalang menerima kunjungan resmi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pemalang di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Sabtu (25/4). Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kedua lembaga untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi dalam pengawasan demokrasi di wilayah Pemalang.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh jajaran Pleno PDM Pemalang serta perwakilan Organisasi Otonom (Ortom) tingkat daerah.
Apresiasi Sinergi Kemanusiaan
Ketua PDM Pemalang, Sapto Suhendro, menyambut hangat kehadiran komisioner Bawaslu. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi kerja sama yang selama ini telah terjalin, termasuk dukungan Bawaslu dalam aksi kemanusiaan.
”Kami berterima kasih kepada Bawaslu yang telah meminjamkan titik baliho strategis untuk Lazismu Pemalang. Melalui publikasi QRIS sumbangan bencana di titik tersebut, Lazismu berhasil menghimpun donasi hingga Rp420 juta. Ini adalah bukti nyata bahwa kolaborasi lintas sektor membawa manfaat besar bagi masyarakat,” ujar Sapto.
Evaluasi Pasca-Pemilu dan Penguatan Pengawasan
Ketua Bawaslu Pemalang, Sudadi, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya menyerap aspirasi di masa post-election (pasca-pemilu). Bawaslu saat ini fokus melakukan evaluasi kinerja dengan mendengarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders).
Senada dengan hal tersebut, Komisioner Bawaslu Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas, Syaefudin Juhri, menyinggung kembali nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani bersama PDM pada tahun 2022. Ia mendorong agar penguatan pengawasan partisipatif terus ditingkatkan, terutama dalam tahapan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang menyasar pemilih pemula di lingkungan sekolah Muhammadiyah.
Inisiasi Pokjar Konsolidasi Demokrasi
Dalam aspek hukum, Komisioner Bawaslu Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Choirul Umam, memperkenalkan program Kelompok Kerja (Pokjar) Konsolidasi Demokrasi. Program ini bertujuan merangkul berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama belajar dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
“Kami ingin melibatkan lebih banyak pihak untuk memastikan nilai-nilai demokrasi tertanam kuat,” jelasnya.
Sementara itu, Komisioner Divisi SDM, Mustaghfirin, menekankan pentingnya keterlibatan kader Muhammadiyah yang memiliki kapasitas untuk mengambil peran, baik di KPU maupun Bawaslu, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.
Pertemuan ditutup dengan sesi diskusi interaktif. Perwakilan Ortom Muhammadiyah memberikan sejumlah masukan kritis, mulai dari peningkatan kualitas penyelenggara pemilu hingga strategi pencegahan politik uang (money politic) yang masih menjadi tantangan besar di tengah masyarakat. (Red)
